Kemacetan merupakan masalah yang sering terjadi di kota-kota besar. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan transportasi cukup besar daripada ketersediaan prasarana transportasi yang tersedia, atau bahkan prasarana transportasi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kota Bogor yang memiliki luas wilayah 11.850 Ha dan hanya memiliki panjang jalan ±627km atau 5% dari luas wilayah Kota Bogor. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintasi Kota Bogor semakin bertambah, belum lagi kualitas jalan yang kurang baik yang dapat memperparah kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Bogor.

Jumlah kendaraan yang melintasi Kota Bogor terbagi menjadi; angkutan umum mencapai 8.000 mobil penumpang dan 1.000 bus, sementara sepeda motor 231.000 unit sepeda motor 58.000 unit mobil penumpang pribadi, dan 12.000 truk barang. Jumlah tersebut tentu memberikan dampak kepadatan lalu lintas di Kota Bogor.

Tak hanya itu, peranan pemerintah dan keterbatasan prasarana lalu lintas pun menjadi pemicu kemacetan di Kota Bogor. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi angkutan umum tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, pekerja informal/kaki lima yang tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum dan aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu dipertegas.

Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi permasalahan kemacetan ini. Dari mulai memberlakukan sistem shift untuk angkutan kota hingga membangun angkutan umum massal Trans Pakuan. Namun seiring waktu berjalan, kebijakan Pemerintah Kota ini dinilai tidak efektif. Sistem shift yang diberlakukan Pemerintah Kota tidak diimbangi dengan adanya aparatur pemerintahan yang mengawal kebijakan tersebut dilapangan sehingga berdampak banyak angkutan kota tetap beroperasi pada saat bukan waktunya angkutan kota tersebut beroperasi.

Trans Pakuan

Trans Pakuan adalah Bus Rapid Transit di Kota Bogor yang dikelola Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) dan diresmikan pada 3 Juni 2007. Trans Pakuan memiliki 30 armada bus ¾ yang beroperasi untuk 3 koridor, diantaranya; Terminal Bubulak - Cidangiang, Cidangiang - Ciawi Harjasari dan Cidangiang - Mall Bellanova.

Pemerintah Kota Bogor membuat sistem transportasi massal Trans Pakuan ini dengan harapan akan mengurangi jumlah angkutan umum dan menjadi solusi kemacetan di Kota Bogor.

Dalam perkembangannya, 8 tahun pengoperasian BRT-Trans Pakuan belum berjalan optimal. Keterbatasan armada yang berbanding terbalik dengan jumlah angkot di wilayah Kota Bogor menjadikan Trans Pakuan sepi penumpang. Banyaknya angkutan umum yang beroperasi membuat keberadaan Trans Pakuan tidak dapat memecahkan masalah kemacetan di Kota Bogor.

Belum lagi, jalur Trans Pakuan yang masih bersinggungan dengan trayek angkutan kota menjadi Trans Pakuan menjadi pilihan kedua bagi Masyarakat Kota Bogor.

Melihat dari segi keefisienan waktu, keterbatasan armada Trans Pakuan membuat calon penumpang harus rela menunggu dan hal itu justru menyebabkan kerugian waktu bagi para calon penumpangnya. Ditambah lagi Trans Pakuan tidak memiliki jalur khusus seperti Busway di Jakarta yang membuat Trans Pakuan pun terjebak kemacetan sama seperti angkutan umum lainnya. Ekspektasi masyarakat Kota Bogor terhadap Trans Pakuan tidak terpenuhi, sehingga mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum daripada menggunakan Trans Pakuan.

Dari segi kemanfaatan, kehadiran Trans Pakuan pun dianggap belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat Kota Bogor. Hal itu dikarenakan rute atau koridor Trans Pakuan yang masih terbatas.

Kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota Bogor, terutama PDJT selaku pengelola Trans Pakuan kepada masyarakat menjadi salah satu faktor ketidaktertarikannya masyarakat Kota Bogor menggunakan Trans Pakuan sebagai sarana transportasi. Kurangnya sosialisasi ini berakibat masyarakat Kota Bogor kurang peduli terhadap keberadaan Trans Pakuan.

Selain itu kondisi shelter bus Trans Pakuan yang sangat memprihatinkan, tidak terawat, tidak terpakai, temboknya banyak coretan dan terkadang dijadikan tempat tinggal bagi para gelandangan. Hal tersebut memberikan dampak ketidaknyaman bagi para calon penumpang.

Mudah-mudahan kedepannya, Pemerintah Kota Bogor dapat menata kembali jalur atau trayek, baik angkutan kota maupun Trans Pakuan agar tidak bersinggungan satu sama lain. Menambah armada Trans Pakuan untuk mengurangi waktu tunggu calon penumpang. Pemerintah Kota harus lebih sering mensosialisasikan keberadaan Trans Pakuan, serta lebih memperhatikan sarana penunjangnya untuk memberikan kesan nyaman dan aman bagi penggunanya.



Sumber :